KEMENHUB




Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan bahwa regulasi baru terkait Angkutan Sewa Khusus atau taksi online saat ini tengah dalam tahap uji publik dibeberapa kota besar. "Demo yangterjadi mengenai suspend dan tarif. Menyangkut mengenai tarif kita sudah mengeluarkan peraturan Dirjen untuk tarif taksi online. Tinggal kita sekarang memastikan aplikator menerapkan regulasi yang kita buat, yaitu Rp. 3.500 sampai Rp. 6.500," jelas Dirjen Budi terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah dari taksi online. Hal ini disampaikan Dirjen Budi dalam konferensi pers pada rabu (7/11).

Dirjen Budi mengaku bahwa pihaknya masih melihat adanya persaingan tarif antar aplikator hingga saat ini. "Kita harapkan mereka harus mengikuti ketentuan yang ada. Jadi kemarin saya sudah bersurat kepada 2 (dua) aplikator itu untuk menyesuaikan dan patuh terhadap pemerintah terkait tarif,"tegas Dirjen Budi.
Batas bawah Rp. 3.500 dan batas atas Rp. 6.500 tersevut berlaku untuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dirjen Budi mengatakan juga bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi tarif aplikator taksi online ini.
"Kita akan diam-diam melakukan sampling tentang bagaimana kedua aplikator itu mematuhi regulasi kita, Kalau tarifnya tidak sesuai, kita akan berikan surat peringatan samapai mereka mengikuti ketentuan itu," kata Dirjen Budi.
Dirjen Budi juga berharap perihal tarif ini sudah dapat sejalan dengan keinginan dari kitra pengemudi dengan penetapan tarif dari aplikator. Tak hanya mengenai tarif, Dirjen Budi turut membahas perihal Suspend sepihak yang sering dikeluhkan oleh mitra pengemudi. Ini memang murni antara mitra pengemudi dengan aplikator. Paling kita hanya bisa menyampaikan kepada 2 (dua) aplikator itu karena yang dituntut adalah tidak sepihak dari aplikator saja. Minimal mungkin kode etiknya disampaikan betul dari awal saat mereka bekerja sama. Kalaupun nanti dilakukan suspen setidaknya ada komunikasi yang baik antara mereka (aplikator dan mitra pengemudi). Setidaknya ada lembaga khusus diantara mereka untuk menghindari pemutusan sepihak," ucap Dirjen Budi tentang suspend sepihak terhadap mitra pengemudi. Beberapa asosiasi pengemudi juga mengharapkan adanya proses bertahap sebelum pemberian sanksi hingga suspend yang dilakukan oleh aplikator.

Semoga bermanfaat :)
Sumber : Newsletter InfoHubdat

Baca Juga....

Pengenalan ASDP