JAKARTA, 2 Agustus 2018
Pertumbuhan  pelayaran nasional sedang berkembang pesat. Pemerintah dalam hal ini  Kementerian Perhubungan pun berharap tren pertumbuhan kapal dapat terus  meningkat dan juga peningkatan daya saing pelayaran di kancah dunia.
 ![]()  | 
| Rakernas INSA 2018 | 
"Saat  ini pelayaran nasional tengah berupaya menjadi tuan rumah di negara  sendiri. Pemerintah berharap tren pertumbuhan kapal niaga nasional dapat  terus berlanjut diiringi dengan peningkatan daya saing industri  pelayaran nasional di kancah dunia," ungkap Sekretaris Jenderal (Sesjen)  Djoko Sasono saat memberi sambutan Rapat Kerja Nasional Indonesia  National Shipowner Association (INSA), Kamis (2/8).
Sesjen  Djoko menjelaskan sejak diterapkannya Asas Cabotoge, industri pelayaran  nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan seperti pertumbuhan  jumlah armada kapal niaga nasional yang berkembang pesat.
"Armada  kapal nasional melonjak dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 24.046 unit  pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan  laut khusus. Total kapasitas angkut punt meningkat, dari 5,57 juta GT  pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016," jelas Sesjen Djoko.
Lebih  lanjut Sesjen Djoko menjelaskan pentingnya asas cabotage. Pertumbuhan  jumlah perusahaan pelayaran nasional juga terus meningkat. Sehingga  kebijakan asas cabotage harus terus dikedepankan.
"Asas  cabotage perlu kita jaga dan diperkuat di Indonesia. Setiap kebijakan  yang dikeluarkan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan  transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, imbuh  Sesjen Djoko.
Sesjen Djoko menuturkan  bahwa hal ini dilakukan untuk menunjang Indonesia sebagai negara poros  maritim. Sesjen Djoko juga menyebut bahwa ini adalah suatu nilai  universal dan untuk menunjukkan suatu negara berdaulat di wilayah  yurisdiksi.
"Cabotage itu suatu nilai  universal, untuk menunjukkan suatu negara yang berdaulat di wilayah  yurisdiksi-nya. Jadi kita mengatur segala sesuatu dalam wilayah  yurisdiksi kita. Memang ada perlakuan tertentu yang kita berikan, tapi  buktinya kita juga masih memberikan ijin kepada perusahaan asing yang  tidak digunakan untuk angkutan penumpang khususnya yang mendukung  kegiatan offshore," tutur Sesjen Djoko.
Sesjen  Djoko juga mengungkapkan berbagai hal telah dilakukan untuk mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti kapal niaga nasional juga  telah menjadi infrastruktur maritim serta program pemerintah Tol Laut  yang mampu meningkatkan konektivitas antar pulau.
"Kapal  niaga nasional menjadi infrastruktur yaitu jembatan yang menghubungkan  wilayah kepulauan di Indonesia agar aktivitas berjalan efektif dan  efisien. Adapula program Tol Laut yang mampu meningkatkan konektivitas  antar pulau serta mengurangi disparitas harga antar wilayah bagian barat  dan timur," pungkas Sesjen Djoko.
Turut  hadir dalam acara Rapat Kerja Nasional INSA adalah Kepala Badan  Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugiharjo, Direktur Kesatuan  Penjagaan Laut dan Pantai Djunaedi, dan Ketua Umum INSA Carmelita  Hartoto. (BNK/TH/RK/BI)
Semoga bermanfaat :)
Semoga bermanfaat :)
Sumber : dephub.go.id 
Baca Juga....
Macam-Macam Kapal

0 Comments